BANGKA SELATAN — Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) terus memantapkan arah pembangunan daerah dengan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 tingkat Kecamatan Simpang Rimba dan Kecamatan Lepar melalui pertemuan tatap muka serta daring menggunakan Zoom Meeting, Kamis (12/2/2026).
Kegiatan tersebut menjadi tahapan strategis dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah, sekaligus forum resmi untuk menghimpun, menyelaraskan, dan memverifikasi usulan program prioritas dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa, hingga unsur masyarakat.
Pelaksanaan Musrenbang dipusatkan di Studio Perencanaan Pulau Kelapan, Kantor Bappelitbangda Bangka Selatan.
Kegiatan dipimpin langsung Kepala Bappelitbangda Bangka Selatan Ari Sutanto, S.Si., M.T., didampingi Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Rian Ganesha, S.T., M.T., Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Achmad Affandi, S.S., Kepala Bidang Sosial dan Budaya Maya Asmayani, S.E., serta Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Tarulina Lumban Raja, S.T., M.M.
Turut hadir pula Analis Perencanaan dan Pelaporan DPUPR Aria Sherly, S.T., M.M. yang menyampaikan substansi rencana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2027 serta menjawab usulan yang disampaikan dalam forum Musrenbang.
Selain para kepala bidang, kegiatan ini juga diikuti perwakilan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Andrian, S.A.P., perwakilan Bidang Penelitian dan Pengembangan Rendi Saputrama, M.M., serta pegawai dari seluruh bidang di lingkungan Bappelitbangda.
Kehadiran pimpinan beserta tim perencana tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengawal proses perencanaan secara menyeluruh, berbasis data, dan akuntabel.
Pada Musrenbang tahun ini, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan tetap mengusung tema penguatan green economy dan blue economy. Tema tersebut menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, mengoptimalkan potensi kelautan dan pesisir, serta memperkuat sektor produktif yang ramah lingkungan.
Pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, pelestarian sumber daya alam, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ari Sutanto menyampaikan bahwa wilayah kepulauan seperti Lepar Pongok memiliki potensi besar di sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata bahari yang perlu dikelola secara terpadu.
Menurutnya, pendekatan green economy dan blue economy harus diterjemahkan dalam program nyata, mulai dari rehabilitasi mangrove, pengendalian abrasi, peningkatan nilai tambah hasil perikanan, hingga penguatan UMKM berbasis sumber daya lokal.
“Perencanaan pembangunan Lepar Pongok harus terintegrasi. Infrastruktur, pelayanan dasar, dan penguatan ekonomi masyarakat harus berjalan seiring dengan prinsip keberlanjutan agar pertumbuhan tidak mengorbankan lingkungan,” ujar Ari.
Sejalan dengan itu, Anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan Dapil III H. Kamaruddin menilai karakter wilayah kepulauan menuntut perhatian khusus pada aspek konektivitas dan pelayanan publik.
Ia menekankan bahwa pembangunan fisik harus selaras dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti fasilitas pendidikan, sarana kesehatan, serta dukungan infrastruktur penunjang yang menjadi fondasi utama peningkatan kesejahteraan.
“Untuk wilayah kepulauan seperti Lepar Pongok, infrastruktur adalah fondasi pelayanan dan penggerak ekonomi. Termasuk penyediaan rumah dinas dokter dan penguatan sarana Puskesmas agar pelayanan kesehatan lebih optimal dan berkelanjutan,” tegasnya.
Sementara itu, dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan Simpang Rimba, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan menegaskan komitmennya mendorong pemerataan pembangunan melalui penguatan infrastruktur dasar dan perluasan akses pendanaan lintas sumber.
Ari Sutanto menyampaikan bahwa percepatan pembangunan wilayah tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan fiskal daerah. Menurutnya, keterbatasan anggaran harus disiasati melalui strategi pembiayaan yang lebih progresif, termasuk memaksimalkan dukungan pemerintah pusat melalui APBN dan berbagai skema pendanaan lainnya.
“Pemerataan pembangunan tidak bisa semata-mata bertumpu pada kapasitas fiskal daerah. Kita harus aktif membuka akses pembiayaan dari APBN dan dukungan pusat, sehingga kebutuhan infrastruktur dasar tetap dapat dipenuhi,” ujarnya.
Ia menambahkan, konektivitas wilayah menjadi isu utama yang harus segera ditangani, terutama peningkatan kualitas dan jangkauan jalan sebagai fondasi penggerak aktivitas ekonomi masyarakat Simpang Rimba.
“Fokus kita adalah memperbaiki konektivitas. Jalan yang baik akan menghubungkan desa-desa, mempermudah mobilitas warga, dan mempercepat distribusi hasil produksi. Ini yang terus kita perjuangkan melalui kolaborasi pendanaan pusat dan daerah,” katanya.
Pandangan tersebut sejalan dengan aspirasi perwakilan legislatif daerah pemilihan Simpang Rimba. Anggota DPRD setempat, Hendri dan Yovi, menilai pembangunan fisik, terutama akses jalan, harus menjadi prioritas utama karena berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Menurut mereka, infrastruktur yang memadai tidak hanya membuka keterisolasian wilayah, tetapi juga memperlancar arus barang dan jasa, terutama hasil pertanian serta perkebunan yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat.
Ari menambahkan, dengan dukungan infrastruktur yang lebih baik, biaya logistik dapat ditekan sehingga daya saing produk lokal meningkat.
“Ketika akses terbuka, distribusi lancar, biaya angkut turun, maka ekonomi masyarakat otomatis bergerak. Itulah dampak nyata yang ingin kita capai di Simpang Rimba,” tutupnya.
Melalui Musrenbang RKPD 2027 ini, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan menegaskan komitmennya membangun daerah secara partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan agar setiap program yang direncanakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kecamatan Simpang Rimba, Kecamatan Lepar, serta Bangka Selatan secara keseluruhan.(*)
