TOBOALI, beritabangka.com – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan menggelar Sosialisasi Pengembangan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK) bagi perangkat desa dan kelurahan se-Kabupaten Bangka Selatan di Gedung Serba Guna Junjung Besaoh, Rabu (15/7/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat budaya antikorupsi serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel hingga tingkat desa dan kelurahan.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Bupati Bangka Selatan H. Riza Herdavid, S.T., M.Tr.IP., yang diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Firmansyah, S.H., M.M.
Pelaksanaan sosialisasi tersebut merupakan tindak lanjut amanat Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagaimana telah diubah terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025, serta Surat Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait pelaksanaan Program MPAK di Kabupaten Bangka Selatan.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Firmansyah, ditegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi harus dimulai dari penguatan integritas aparatur, khususnya di tingkat desa dan kelurahan yang menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.
“Melalui Sosialisasi Pengembangan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK) ini, kami berharap para kepala desa, lurah, sekretaris, hingga bendahara dapat menjadi garda terdepan dalam membentengi daerah dari praktik-praktik korupsi. Pemahaman mengenai pencegahan korupsi harus diwujudkan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan,” ujar Firmansyah.
Ia menambahkan, tata kelola pemerintahan yang bersih menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan juga menyampaikan apresiasi kepada BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas pendampingan dan sinergi yang terus dilakukan dalam memperkuat sistem pengendalian intern dan budaya antikorupsi di daerah.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas dukungan dan pendampingan yang telah diberikan. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat budaya antikorupsi hingga ke tingkat desa dan kelurahan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas,” lanjutnya.
Sementara itu, materi sosialisasi disampaikan oleh Ubed Ubaidillah dan Dianto dari BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keduanya memaparkan pentingnya penguatan integritas aparatur, identifikasi risiko korupsi, serta strategi pencegahan korupsi dalam tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan melalui implementasi Program MPAK.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Deddy Yudistira, Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekretariat Daerah, kepala OPD terkait, para camat se-Kabupaten Bangka Selatan, Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi Inspektorat Daerah, Ketua DPC APDESI Kabupaten Bangka Selatan Muklis Insan, S.ST., NLP., serta Fiona Vellaka Sary, S.T., Penyuluh Antikorupsi Ahli Pertama Kabupaten Bangka Selatan.
Peserta kegiatan terdiri dari seluruh kepala desa beserta sekretaris dan bendahara desa se-Kabupaten Bangka Selatan, serta lurah, sekretaris, dan bendahara kelurahan se-Kecamatan Toboali.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan berharap seluruh aparatur desa dan kelurahan semakin memahami potensi risiko korupsi serta mampu menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dalam setiap pelaksanaan tugas. Implementasi Program MPAK diharapkan menjadi langkah nyata dalam membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, bebas dari praktik korupsi, serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.
