SADAI, beritabangka.com – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan bergerak cepat menindaklanjuti amblasnya Ramp MB (Moveable Bridge) di Pelabuhan Penyeberangan Sadai, Kecamatan Tukak Sadai. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan Benny Supratama, S.STP., M.Si., mewakili Bupati Bangka Selatan H. Riza Herdavid, S.T., M.Tr.IP., mendampingi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Dr. (HC) Hidayat Arsani, S.E. meninjau langsung lokasi kerusakan, Selasa (23/6/2026).
Peninjauan dilakukan setelah Ramp MB atau jembatan bergerak yang menghubungkan dermaga dengan kapal penyeberangan amblas pada Senin (22/6/2026) sekitar pukul 19.00 WIB. Akibat kejadian tersebut, aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Sadai untuk sementara dihentikan demi menjamin keselamatan pengguna jasa serta mendukung proses rehabilitasi.
Benny Supratama menjelaskan, berdasarkan hasil pemantauan awal, kerusakan diduga dipengaruhi faktor usia konstruksi yang telah lama beroperasi dan korosi akibat paparan air laut dalam jangka panjang.
“Hari ini kami bersama Bapak Gubernur meninjau langsung kondisi Ramp MB di Pelabuhan Sadai. Khusus untuk satu perjalanan yang telah memiliki izin dan membawa muatan yang harus segera diseberangkan, Bapak Gubernur mengarahkan agar penyeberangan dilakukan satu kali dengan berkoordinasi bersama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) selaku operator,” ujar Benny.
Menurutnya, pelayaran tersebut dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari Syahbandar dengan mempertimbangkan aspek teknis dan penerapan langkah-langkah keselamatan pelayaran.
Setelah pelayaran tersebut, seluruh layanan penyeberangan melalui Pelabuhan Sadai dihentikan sementara hingga proses rehabilitasi Ramp MB selesai dilaksanakan.
“Untuk pelayanan penyeberangan selanjutnya sementara dihentikan sampai proses rehabilitasi Ramp MB selesai. Kami berharap operator dapat mengalihkan pelayanan ke pelabuhan alternatif yang memungkinkan setelah memperoleh izin dari instansi berwenang,” jelasnya.
Benny mengungkapkan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan telah menyiapkan anggaran sekitar Rp1 miliar untuk mendukung rehabilitasi fasilitas penyeberangan tersebut. Saat ini proses perencanaan teknis telah memasuki tahap akhir dan segera dilanjutkan ke proses lelang pekerjaan fisik.
“Pemerintah daerah berupaya mempercepat seluruh tahapan agar layanan transportasi penyeberangan dapat segera kembali normal dan masyarakat tidak terlalu lama terdampak,” katanya.
Sebagai solusi sementara, pemerintah bersama pihak terkait juga mengkaji pemanfaatan pelabuhan alternatif seperti Pelabuhan Tanjung Ru maupun Pelabuhan Pangkalbalam. Namun penggunaan pelabuhan tersebut tetap harus mendapat persetujuan dari Kementerian Perhubungan melalui Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP).
Menurut Benny, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) akan mengajukan permohonan izin sekaligus melakukan paparan teknis dan uji coba operasional sebelum pelabuhan alternatif dapat dimanfaatkan.
“Apabila memungkinkan, penggunaan pelabuhan alternatif ini diharapkan dapat memperpendek jarak tempuh menuju Belitung sekaligus menjaga kelancaran layanan penyeberangan,” ujarnya.
Ia menambahkan, proses lelang ditargetkan dimulai pada pekan berikutnya dengan estimasi waktu sekitar 21 hari. Setelah itu dilanjutkan pekerjaan konstruksi yang diperkirakan memerlukan waktu sekitar 30 hari.
“Dengan memperhitungkan seluruh tahapan, mulai dari proses lelang hingga pelaksanaan konstruksi, perbaikan Ramp MB diperkirakan membutuhkan waktu sekitar dua bulan hingga dapat kembali beroperasi secara normal. Untuk sementara Pelabuhan Penyeberangan Sadai ditutup sampai rehabilitasi selesai,” pungkas Benny.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), dan seluruh pihak terkait guna mempercepat pemulihan layanan penyeberangan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga konektivitas transportasi masyarakat serta kelancaran distribusi logistik dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan, keamanan, dan kelancaran pelayaran.
