BANGKA BARAT – Banyaknya jumlah Pegawai Harian Lepas (PHL) yang ada saat ini di Kabupaten Bangka Barat, sangat membebani keuangan daerah. Kamis (27/1/2022).
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangka Barat, Abimanyu mengungkapkan, untuk beban keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Bangka Barat, dalam satu tahun total 90 miliar rupiah.
“Kurang lebih hampir 90 miliar dalam satu tahun,” ujar Abimanyu kepada berita bangka.com diruang kerjanya, (27/01).
Abimanyu, menjelaskan penghapusan PHL dengan tujuan mengurangi beban keuangan daerah dapat diatasi namun disisi lain kebutuhan tenaga kerja PHL dipemerintahan masih dibutuhkan.
“Ketika ada penghapusan PHL, dalam sisi pemerintah daerah masih sangat membutuhkan PHL, tetapi disisi lain bebannya sudah besar, memang secara aturan pun kita lihat sama sama, Kemenpan RB pun di tahun 2023 kalau bisa itu tidak ada PHL lagi, nanti kan kita tunggu pemerintah pusat teknisnya seperti apa, tapi yang jelas kalau pemerintah daerahkan akan mengikuti aturan pemerintah pusat,” jelasnya.
Menurut dia, sesuai dengan aturan Kemenpan RB, penerimaan PNS ditahun 2022 akan dihentikan. Lantaran beban keuangan negara yang signifikan.
“Karena secara aturan Undang – undang ASN itu, yang ada itu ASN hanya PNS dan PPPK sedangkan pemerintah pusat tidak ada penerimaan PNS ditahun 2022 dan kedepannya juga, yang ada kan hanya PPPK,” katanya.
Kendati demikian, karena keterbatasan SDM, dihilangkannya PHL dipemerintahan sangat berpengaruh terhadap kinerja, otomatis perekrutan PPPK wajib di laksanakan.
“Mau tidak mau ketika PHL hilang namun kita masih butuh, artinya kan kita harus merekrut PPPK. Kalau secara gaji ya jelas PPPK, PPPK gajinya sama dengan PNS dan berhak juga dengan Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) itu kan. Tetapi kita kan harus menghitung terlebih dahulu berapa sih ril nya PPPK yang kita butuhkan, belum tentu semua PHL kan, akan diangkat menjadi PPPK, Secara biaya individu nya lebih besar PPPK tetapi untuk secara keseluruhan belum tentu kan, kuota nya sama,” jelas Abimanyu.
“Misalnya PHL kita sekarang 1000 orang anggarannya 2 Milyar misalnya, tapi ketika kita PPPK kan tidak 1000 orang hanya 200 orang mungkin anggarannya hanya 1 Milyar ya kan,” pungkasnya.
