BERITABANGKA.COM – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, tak menunggu lama untuk mengambil tindakan tegas atas raibnya 17 unit ventilator di RSUD Dr (H.C) Ir Soekarno. Selasa (1/7/2025), ia resmi mencopot direktur rumah sakit rujukan provinsi tersebut dari jabatannya.
“Ini bukan soal administrasi, ini soal nyawa. Jadi saya ambil langkah tegas,” kata Hidayat di Kantor Gubernur Pangkalpinang.
Hilangnya alat bantu pernapasan yang krusial ini disebut Gubernur sebagai bentuk kelalaian serius. Bukan hanya mengguncang kepercayaan publik terhadap manajemen rumah sakit, tetapi juga menciptakan potensi bahaya bagi pasien yang sangat membutuhkan ventilator dalam kondisi kritis.
“Kalau alat lain mungkin bisa ditunda, tapi ventilator itu alat vital. Tidak ada ruang kompromi. Satu unitnya saja lebih dari Rp300 juta, dan ini ada 17 unit. Kerugiannya di atas Rp5 miliar,” tegas Hidayat.
Yang lebih mengejutkan, ventilator-ventilator tersebut sudah dinyatakan hilang selama lebih dari setahun. Namun tidak ada langkah konkret dari pihak rumah sakit untuk melacak atau melaporkan kehilangan itu secara serius.
“Sampai hari ini tidak ada laporan yang meyakinkan, tidak ada penyelidikan internal yang bisa dipertanggungjawabkan. Rumah sakit seolah diam. Ini bukan hal sepele,” lanjutnya.
Gubernur menambahkan bahwa pencopotan ini juga merupakan pesan kepada seluruh jajaran pelayanan publik di Bangka Belitung. Menurutnya, transparansi dan pengawasan tidak boleh diabaikan, apalagi jika menyangkut fasilitas kesehatan yang menyentuh langsung kebutuhan hidup masyarakat.
“Kalau ventilator bisa hilang tanpa kabar, lalu siapa yang bertanggung jawab kalau suatu hari ada pasien yang tidak tertolong karena alat itu tidak tersedia?” ucapnya tajam.
Terkait kasus ini, Hidayat juga meminta aparat penegak hukum untuk turun tangan. Ia ingin ada penyelidikan menyeluruh dan transparan agar publik tahu apa yang sebenarnya terjadi.
“Ini tanggung jawab kita bersama. Saya minta semua pihak yang terkait ikut bantu menyelesaikan kasus ini, bukan malah tutup mata,” imbuhnya.
Gubernur pun mengimbau rumah sakit dan instansi lain agar memperkuat sistem pengawasan barang-barang vital. Inventaris harus terdata dengan baik dan diawasi secara berkala, bukan hanya disimpan dalam laporan.
“Nyawa manusia tidak bisa ditawar. Jangan sampai ada kelalaian yang menelan korban hanya karena manajemen lalai atau acuh tak acuh,” pungkasnya.
Pemprov Babel berharap, setelah evaluasi besar-besaran, RSUD Dr (H.C) Ir Soekarno bisa kembali memperkuat kepercayaan publik dengan pelayanan yang lebih transparan, disiplin, dan bertanggung jawab. (*)
Author: Admin
