Anehnya, beber Herwanto, surat yang ditunjukkan pada Kamis pagi 26 Maret 2020 tersebut tidak bertanggal dan tidak bertanda tangan. Sorenya, melalui pesan WA surat pernyataan tersebut sudah bertanda tangan namun masih tidak bertanggal.
“Hal Ini terkesan mendadak dan menimbulkan berbagai pertanyaan. Karenanya, kami memohon kepada pihak Inspektorat Basel, Kejari Basel dan pihak penegak hukum lainnya untuk segera memeriksa proyek tersebut,” katanya.
Dengan adanya tindakan hukum, diharapkan ke depannya anggaran pekerjaan untuk desa benar-benar dirasakan masyarakat desa bukan hanya untuk segelintir orang. Ini juga tentunya menjadi harapan pemerintah dan penegak hukum.
“Keadaan ini sengaja kami mediakan, sebagai bentuk tanggung jawab kami atas laporan kekecewaan masyarakat desa Bedengung dan untuk menghindar fitnah agar kejadian ini menjadi terang benderang,” jelas Herwanto.
