TOBOALI, BERITA BANGKA – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan terus mematangkan kesiapan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan tanpa “omon-omon” gunjingan dan cibiran para penerima manfaat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bangka Selatan sekaligus Ketua Pengawas dan Percepatan Program MBG, Hefi Nuranda, menegaskan pentingnya pengawasan berlapis guna menjamin kualitas nutrisi dan keamanan pangan bagi masyarakat.
Dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi MBG yang digelar di Ruang Rapat Gunung Namak, Rabu (4/3/2026), Hefi menekankan bahwa distribusi makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak boleh dilakukan sembarangan.
Keamanan Pangan: Wajib Bebas Pestisida
Menurut Hefi, prioritas tertinggi dalam program nasional ini adalah memastikan setiap hidangan yang disajikan layak konsumsi. Ia menginstruksikan adanya kolaborasi ketat antara Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah daerah, hingga dinas teknis terkait.
“Yang paling utama adalah memastikan makanan yang didistribusikan benar-benar layak konsumsi. Pengawasan harus dilakukan secara kolaboratif,” ujar Hefi dengan tegas.
Guna memperkuat sistem kontrol, Hefi mendorong SPPG untuk memiliki kemandirian dalam pengujian kualitas bahan baku. Salah satu langkah konkret yang diusulkan adalah penyediaan alat rapid test untuk mendeteksi kandungan pestisida pada sayur dan buah sebelum masuk ke tahap pengolahan dapur.
Kepastian Suplai dan Profesionalisme Kontrak
Selain aspek kesehatan, manajemen logistik juga menjadi poin evaluasi penting. Hefi menyoroti adanya kendala teknis berupa keterlambatan penyusunan menu mingguan yang dipicu oleh ketidakpastian ikatan kontrak dengan penyuplai bahan pangan.
Hefi meminta mitra SPPG segera mengambil langkah profesional dengan menetapkan kontrak tetap bersama para supplier. Hal ini krusial untuk menjaga stabilitas pasokan dan kesinambungan program dalam jangka panjang.
“Jangan sampai setiap minggu kita masih kebingungan menentukan menu karena suplai belum jelas. Kontrak dengan supplier itu wajib demi menjaga kestabilan pasokan,” imbuhnya.
Ekonomi Lokal “Negeri Beribu Pesona”
Menariknya, Program MBG di Bangka Selatan tidak hanya dirancang sebagai program pemenuhan gizi, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan.
Pemkab Bangka Selatan mendorong SPPG untuk memprioritaskan penggunaan bahan pangan lokal, mulai dari beras hingga hasil tani lainnya.
Hefi menyatakan, meskipun regulasi memperbolehkan penggunaan beras Bulog, pemanfaatan produk lokal dari petani di “Negeri Beribu Pesona” akan memberikan efek domino yang positif bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
“Saya sangat berharap beras lokal serta sayur dan buah dari petani kita sendiri dapat diberdayakan. Dengan begitu, program ini tidak hanya menyehatkan masyarakat, tetapi juga menyejahterakan ekonomi petani di Bangka Selatan,” pungkas Hefi Nuranda. (*)
