Wali Kota: Kami ingin Membawa BPRS Menjadi Sehat

Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil, optimis akan membawa PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung (Babel) menjadi bank yang sehat, kuat baik manajerial, administrasi maupun ekonominya sehingga dapat memberi kontribusi yang positif kepada Bangka Belitung.

“Sambil berjalan kami mau bawa ke mana BPRS, tentunya ingin membawa bank ini ke arah bank yang sehat. Bisa memberi kontribusi yang positif kepada daerah Kami,” jelas Molen sapaan akrab Wali Kota.

Pernyataan ini disampaikan Molen dalam sesi dialog virtual dengan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 7 Sumatera Bagian Selatan, Untung Nugroho, Jumat (3/7/20).

Lanjut Molen, dirinya juga ingin BPRS menjadi bank yang bisa dibanggakan oleh masyarakat dengan mendukung pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana di wilayah Babel.

Dalam acara video conference yang digelar oleh OJK, Molen juga menunjukkan keseriusannya dengan menyusun Perda terkait penyertaan modal untuk Bank Syariah Babel, yang targetnya selesai tahun ini.

“Sampai hari ini Kami bersama-sama pemegang saham lainnya, sedang membuat perdanya. Perda penyertaan modal untuk BPRS ini. Saya rasa sudah sangat perlu sekali,” tegas Molen.

Terkait masa pandemi Covid-19 ini, BPRS diharapkan dapat berperan membantu UMKM yang terdampak. Dengan adanya kolaborasi tersebut diharapkan perekonomian dapat tumbuh dengan baik di Pangkalpinang, dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.

Menurut Kepala OJK Regional 7 Sumbagsel, Untung Nugroho, kegiatan teleconference ini dilaksanakan untuk melengkapi berkas kepengurusan Pemegang Saham Pengendali (PSP) di PT BPRS Bangka Belitung.

Hal ini sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Hadir mendampingi wali kota dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Kepala Bakueda serta Direktur Utama BPRS Babel yang baru Chairul Ichwan. (ril)

Suasana sosialisasi rencana operasional PIP CV Victoria Bintang Selatan di laut Suka Damai yang berlangsung di kantor Wilayah Produksi IV Toboali, Jumat (3/7/20) sore.

PIP Mitra PT Timah Tbk akan Beroperasi di Laut Suka Damai Toboali

Dalam waktu tak lama lagi aktivitas penambangan timah dengan menggunakan Ponton Isap Produksi (PIP) bakal di wilayah laut Suka Damai dan sekitarnya.

Rencana operasi PIP ini diawali dengan sosialisasi rencana kegiatan penambangan timah pada Wilayah lzin Usaha Pertambangan (WIUP) di kantor Wilayah Produksi IV Toboali.

Sosialisasi yang dihadiri seluruh pemangku kepentingan ini beragenda paparan operasional produksi Mitra Usaha Ponton lsap Produksi (PIP) dan paparan pengendalian CSR Mitra Usaha Ponton isap Produksi (PIP).

Aktivitas PIP tersebut beroperasi di WIUP milik PT Timah Tbk yang akan dikerjakan oleh salah satu mitra kerja yakni CV Victoria Bintang Selatan (VBS).

“Tujuan dari sosialisasi ini memaparkan keterbukaan ke masyarakat tentang penambangan PIP, dampak ke masyarakat dan hasil positif bagi masyarakat,” jelas Beny Punidar, Kabid Area I PT Timah Tbk.

Hadir pada sosialisasi ini pihak dari Polri, Koramil Toboali, Kesyahbandaran Toboali, perwakilan Camat Toboali, Lurah Tanjung Ketapang, Lurah Toboali, perwakilan nelayan, pemuda, ormas, pemerhati lingkungan, tokoh masyarakat, dan Direktur CV VBS, Herman Susanto.

TPP PKK Kota Pangkalpinang Gelar Rapat Pergeseran Administrasi PKK

Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Pangkalpinang, Monica Haprinda menghadiri rapat pergeseran administrasi PKK dari bagian pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang, Jum’at (03/07/20) bertempat di ruang pertemuan kantor Wali Kota Pangkalpinang.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh Kabag Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang, Kepala Dinas PPPAKB, wakil ketua 2, bendahara, sekretaris, serta ketua pokja I, II, III, dan IV PKK Kota Pangkalpinang.

“Disini kita juga membahas mengenai program dan kegiatan PKK Kota Pangkalpinang untuk tahun 2020,”ucapnya.

Selain itu kata Monica, dalam kegiatan tersebut sekaligus merancang progarm untuk tahun 2021 yang akan datang.

Ia berharap dengan pindahnya administrasi PKK dibawah naungan Dinas PPPAKB saat ini, peran PKK dapat membantu agar Kota Pangkalpinang lebih maju lagi.

Dalam rapat ini juga sekaligus serah terima laporan semua kegiatan PKK Kota Pangkalpinang dari Bagian Pemerintahan Setdako Pangkalpinang kepda Ibu Monica Haprinda.

Dan penyerahan bidang pemberdayaan masyarakat dari bagian pemerintahan Setdako Pangkalpinang kepada Dinas PPPAKB.

 

 

Muhammad Kaidi Jabat Kepala Dinas Dukcapil Bangka Barat

Muhammad Kaidi, SE, resmi menjabat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Bangka Barat setelah dilantik Bupati Bangka Barat, Markus, S.H, di Operasional Room (OR) I Setda Bangka Barat, Jum’at (3/7/20).

Acara pelantikan dihadiri Pj. Sekda Hartono, S.E, Staff Ahli dan Asisten Sekda serta sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemkab Bangka Barat.

Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Mendagri Nomor 821.22-791 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Selaku Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bangka Barat dan ditandatangi langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Bupati Bangka Barat mengatakan pengambilan sumpah jabatan instansi pemerintah merupakan bagian dari kehidupan organisasi dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, dan merupakan bagian dari pola pembinaan dan pengembangan karier pegawai.

“Hal itu tidak dilakukan semata-mata untuk pegawai yang bersangkutan, melainkan lebih diutamakan untuk melakukan pembenahan dan pemantapan organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas dan pelayanan publik agar tetap berjalan dengan baik, terutama dalam kaitannya dengan kegiatan prioritas pembangunan,” kata Markus dalam sambutannya.

Dilanjutkan Markus, pemerintah saat ini dihadapkan dengan dinamika globalisasi yang terus tumbuh dengan pesat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi ruang yang tidak terbatas dan menyentuh seluruh sendi kehidupan bermasyarakat.

“Oleh sebab itu fungsi pemerintahan sebagai fungsi pelayanan pembangunan pemberdayaan harus mampu diimbangi dengan baik dan mengikuti dinamika yang terus berkembang saat ini. Kita melayani bukan dilayani. Mari kita ubah mindset primodial menjadi modal pikir yang modern dan berkemajuan,” sambungnya.

Selain itu, Markus juga mengajak bersinergi bersama-sama untuk memacu diri dan terus mengasah kemampuan dan kapasitas agar mampu bersaing.

“Pemerintahan yang harus bergerak cepat demi terwujudnya Bangka Barat Hebat. Saya ucapkan selamat bekerja kepada saudara Muhammad Kaidi yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama Eselon 2B di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat,” ucap Markus.

Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Fery Insani, saat menerima kunjungan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Selatan. (foto: Bappeda Babel).

Bappeda Provinsi Babel Sebut Basel Punya Potensi Besar

Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Fery Insani menilai, Kabupaten Bangka Selatan memiliki potensi yang besar, baik dari sumber daya alam dan sumber daya manusia.

KISS (Kawasan Industri Sadai dan Sekitarnya), dapat menjadi salah satu pemantik, agar Bangka Selatan dapat berlari cepat.

Hal ini dikatakan Fery pada saat bertemu dengan Anggota Komisi III, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Selatan. Menurut Fery, Bangka Selatan mempunyai potensi, tinggal bagaimana mengolah dan bekerja keras dalam memanfaatkan potensi yang ada.

“Selain itu, perlu didorong ekonomi dan sosial agar dapat lebih baik lagi,” kata Fery Insani, di ruang Buku Limau, Kantor Bappeda Kep Babel, Kamis (02/07).

Sekretaris Bappeda Babel Joko Triadhi menambahkan bahwa yang digunakan sebagai dasar Pemprov Babel dalam menentukan kebijakan pembangunan kewilayahan di Kabupaten / Kota salah satunya adalah melalui penilaian terhadap capaian pembangunan di daerah tersebut.

Dari sisi capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Bangka Selatan, menurut Joko Triadhi, masih perlu dilakukan intervensi. Termasuk juga dari pertumbuhan ekonomi di Bangka Selatan yang sebesar 2,61 persen di tahun 2019, masih berada dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi sebesar 3,32 persen.

Enam Orang Pembawa Hasil Rapid Test Palsu Ditetapkan Sebagai Tersangka

Enam orang yang diamankan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (GTPPC-19) Kabupaten Bangka Barat (Babar) saat hendak masuk pulau Bangka lewat Pelabuhan Tanjung Kalian, Muntok ditetapkan sebagai tersangka.

Penetapan tersangka terhadap enam orang tersebut disiarkan Kapolres Bangka Barat AKBP Fedriansah, saat Konferensi Pers yang didampingi Dandim 0431 BB Letkol Inf Agung Wahyu Perkasa, Sekretaris Tim Gugus Sidarta Gautama, Danpos AL Muntok Kapten Laut Y Prabowo, Kasipidum Kejari Arga, KKP dan KPLP, Kamis (2/7/20) di Gedung Catur Prasetya Polres Babar.

Kapolres mengatakan 6 orang laki-laki merupakan penumpang kapal fery dari Pelabuhan Tanjung Api-Api Sumatera Selatan menuju Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok yang diduga melakukan tindak pidana memakai surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Subs Pasal 268 KUHPidana.

“Saat tiba di pelabuhan Tanjung Kalian dan verifikasi dokumen, tim Gugus Tugas COVID-19 Bangka Barat mencurigai surat hasil tes Imunoserologi (rapid test) milik pelaku yang dikeluarkan oleh RSUP Dr. Mohammad Hoesin (RSMH) Palembang dikarenakan no pasien dan no lab pada 6 dokumen tersebut sama,” ungkapnya.

Dilanjutkan Kapolres, setelah dilakukan interogasi terhadap Pelaku diperoleh keterangan bahwa mereka tidak melakukan proses rapid test secara langsung berupa pengambilan sampel darah di RSMH melainkan surat tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Iswandi merupakan sopir/agen travel yang ada di Kota Palembang seharga Rp 250 ribu per orang termasuk ongkos travel.

Adapun Identitas pelaku RD (30), EF (30), AX (36) IH (29), SL (43) dan AS (28) semuanya warga Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir (OI) Provinsi Sumsel. Tersangka akan di kenakan Pasal 263 ayat (2) Subs pasal 268 ayat (2) KUHPidana, Pasal 263 KUHPidana dengan acaman 6 tahun penjara.

Walikota dan Jamsostek Salurkan Rp 70 Juta kepada Ahli Waris Laka Laut

Walikota Pangkalpinang, Maulan Aklil (Molen) bersama Kepala BP Jamsostek Pangkalpinang, Arys Daryanto menyalurkan santunan sebesar Rp 70 Juta kepada Kusnawati (istri) atau ahli waris keluarga almarhum Ajad Sudrajat yang meninggal pada 28 April Lalu akibat kecelakaan laut.

Penyerahan santunan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Kota Pangkalpinang, Rika Komariah, dan Asisten Administrasi Umum, Erwandy, di Ruang Pertemuan Kantor Walikota Pangkalpinang, Kamis (02/07/20).

Maulan Aklil (Molen) dalam kesempatan itu mengatakan bahwa hal ini merupakan Program Keluarga Harapan (PKH) Pemkot Pangkalpinang melalui Dinas Sosial Kota Pangkalpinang bekerjasama dengan BPJS Tenaga Kerja.

“Kali ini kita serahkan kepada keluarga almarhum sebesar Rp 70 juta sekaligus beasiswa kepada anaknya mulai dari TK, SD hingga perguruan tinggi,” kata Molen.

Ia mengatakan, untuk Program Keluarga Harapan (PKH) iurannya sebesar Rp 16.800 dan tahun ini sudah terdaftar sebanyak 500 PKH

“Berharap dengan iuran sebesar Rp 16.800 bisa memberikan nilai yang lumayan besar bagi pekerja,” ungkapnya.

Ia menambahkan, program ini bertujuan untuk membantu keluarga yang ditinggalkan terutama untuk anak-anaknya supaya bisa melanjutkan pendidikan yang lebih baik lagi.

“Di sini kita tidak berharap kecelakaan ini terjadi namum kita juga harus antisipasi kejadian ini bakal terjadi. Mudah-mudahan melalui program ini keluarga yang ditinggalkan bisa terbantu,” tukasnya.

Sementara itu, Kusnawati istri almarhum mengucapkan banyak-banyak terimakasih. Menurutnya melalui program ini setidaknya keluarganya akan lebih bisa dapat terbantu.

“Alhamdulillah kami ucapkan terimakasih. Insyallah ke depan santunan ini akan kami gunakan untuk kebutuhan maupun untuk menambah modal usaha keluarganya,” kata istri almarhum Ajad Sudrajat usai menerima santunan yang secara simbolis diserahkan langsung oleh Walikota Pangkalpinang, Maulan Aklil.