Bupati Bangka Selatan Justiar Noer bersama istri Ekawati Justiar Noer usai wisuda Doktor Ilmu Pemerintahan di IPDN. (Foto: istimewa).

Bupati Bangka Selatan Justiar Noer Wisuda Doktor di IPDN

Bupati Bangka Selatan (Basel) Justiar Noer berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Pemerintahan setelah diwisuda melalui prosesi pemindahan toga di kampus IPDN – IIP Cilandak Jakarta Selatan, Selasa (28/07/2020).

Dengan wisuda tersebut, Bupati Basel sudah dinyatakan resmi menyandang gelar Dr. Ir. Drs. H Justiar Noer, MSi, MM, BAE.

Proses wisuda S3 itu berlangsung dengan lancar. Bupati Basel didampingi istri Ekawati mengucapkan terimakasih kepada institusi IPDN dan Pemerintah Kabupaten Basel dan masyarakat.

Orang nomor satu di Negeri Junjung Besaoh itu merasa bersyukur bisa menjalani prosesi wisuda program S3, setelah empat bulan sebelumnya selesai mengikuti sidang terbuka promosi Doktor Ilmu Pemerintahan.

Justiar Noer telah menyelesaikan sidang terbuka pada 12 Maret 2020 di gedung Aula Zamhir Islami, kampus IPDN, Jalan Ampera Raya, Cilandak Timur, Jakarta Selatan. Sidang terbuka ujian akhir disertasi promosi doktor Bupati Basel Justiar Noer diuji oleh 10 penguji.

Pria kelahiran Toboali, 23 Desember 1950 ini dalam sidang promosi doktor mengangkat judul disertasi ”Analisis Implementasi Kebijakan Kawasan Industri Terpadu Pelabuhan Tukak Sadai di Kabupaten Bangka Selatan“.

Foto ilustrasi. (Foto: sindonews.com).

Opini WTP dari BPK Tak Menjamin Pemerintah Bebas Korupsi

Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK kembali memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) 2019. Kendati demikian, opini tersebut tak menjamin pemerintah bebas dari korupsi.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto menyebut pemeriksaan yang dilaksanakan BPK tidak fokus pada tindakan korupsi. “Kemungkinan korupsi masih bisa ada,” kata Andin dalam sebuah diskusi virtual, Selasa (28/7).

Meski begitu, Andin menyebut opini WTP sudah bisa mengurangi penyelewengan anggaran secara signifikan. Pasalnya, semakin akuntabilitas sebuah laporan keuangan, semakin berkurang potensi penyalahgunaan wewenang.

Oleh karena itu, pihaknya bakal terus mengidentifikasi potensi model penyelewengan dan korupsi meski laporan keuangan kementerian atau lembaga mendapatkan opini WTP. Bahkan, potensi pemborosan anggaran pada laporan keuangan juga akan terus dipantau.

“Ini sebagai mandat dari Bu Menteri Keuanagan,” katanya.

Adapun, BPK memeriksa LKPP berdasarkan empat kriteria opini, yaitu kesesuaian dengan standar akutansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Kepala BPTP Balitbangtan Bangka Belitung (Babel) Dr. Suharyanto, SP., MP didampingi Kasie KSPP dan Penyuluh BPTP Babel saat melakukan audiensi dan silaturahmi dengan Wali Kota Pangkalpinang, Senin (27/7/2020).

Pemkot Pangkalpinang- BPTP Babel Sinergikan 𝙐𝙧𝙗𝙖𝙣 𝙁𝙖𝙧𝙢𝙞𝙣𝙜

Kepala BPTP Balitbangtan Bangka Belitung (Babel) Dr. Suharyanto, SP., MP yang didampingi oleh Kasie KSPP dan Penyuluh BPTP Babel melakukan audiensi dan silaturahmi dengan Wali Kota Pangkalpinang, Senin (27/7/2020).

Audiensi dan silaturahmi ini disambut langsung oleh Walikota Pangkalpinang H. Maulan Akhil, S.IP., M.Si dan didampingi oleh Sekda Kota Pangkalpinang, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian serta Kabag Protokoler dan Komunikasi Kota Pangkalpinang.

Pada Kesempatan ini Kepala BPTP Balitbangtan Babel Suharyanto menyampaikan konsep Urban Farming “Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Rumah Tangga Untuk Ketahanan Pangan Wilayah Perkotaan ditengah Pandemi Covid 19”.

Menurut Suharyanto, kota tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri. Permintaan akan bahan makanan yang tidak tercukupi sehingga akan menyebabkan inflasi harga.

“Melalui konsep urban farming diharapkan akan dapat mencukupi ketersediaan bahan pangan keluarga dan memperkuat ketahanan pangan rumahtangga maupun wilayah. Urban farming tentunya juga dapat dimanfaatkan menjadi kegiatan produktif yang bisa diikuti oleh masyarakat banyak.

Tidak hanya sekedar kegiatan pemberdayaan masyarakat, urban farming juga dapat menunjang kondisi ekonomi masyarakat dalam memenuhi pangan keluarga,” tutur Suharyanto.

Suharyanto menyatakan BPTP Kepulauan Bangka Belitung siap bersinergi dengan pihak Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk mewujudkan terlaksananya program ini

“Hal ini sudah diawali dengan bantuan bibit “warung hidup” melalui TP PKK Provisi Bangka Belitung beberapa minggu lalu seperti bibit jeruk montaji, bibit cabe, tomat dan bayam cabut,” tutur Suharyanto.

Bak Gayung bersambut Walikota Pangkalpinang H. Maulan Aklil atau yang lebih sering disapa Molen menyambut baik silaturahmi Kepala BPTP Babel dimana pemerintah Kota Pangkalpinang sedang menyiapkan konsep urban farming yang unik berbasis hortikultura.

Walikota Pangkalpinang itu menyebut pihaknya akan merenovasi Pasar Semabung menjadi Pasar Kaget yang Berkelas. Diharapkan nantinya Kota Pangkalpinang akan menjadi Lumbung Produk Untuk Produk Pertanian Hortikultura bagi Kepulauan Bangka Belitung.

“Kami ingin merubah pola pikir masyarakat Bangka yang “ndak Kawa Nyuse” dengan memperkenalkan konsep pertanian yang fresh dan sesuai untuk masyarakat Pangkalpinang,” kata Molen.

Pada kesempatan ini Kepala BPTP Balitbangtan Babel Suharyanto juga memperkenalkan Produk Eucalyptus Balitbangtan Kementan kepada Walikota Pangkalpinang terdiri dari tiga bentuk yaitu kalung aromaterapi, inhaler, dan roll-on.

Produk hasil inovasi Balitbangtan – Kementan seperti aromaterapi eucalyptus merupakan produk aksesoris aromaterapi yang didesain dalam bentuk seperti name tag yang dikenalkan sebagai kalung sehingga mudah dibawa kemana saja tanpa khawatir tertinggal atau tercecer. Produk Aromaterapi ini mampu menghambat pembelahan sel virus corona atau Beta-CoV sampai 80 persen.

Wali Kota Pangkalpinang rupanya sudah kenal produk Eucalyptus hasil inovasi Balitbangtan ini dan sudah tidak sabar ingin memakainya. Molen sangat mengapresiasi inovasi eucalyptus dari Badan Litbang Pertanian sebagai hasil karya anak bangsa.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers APBN KiTa bulan Juli 2020 secara daring, Senin (27/7/2020). (Foto: kemenkeu.go.id).

Sinergi Menjaga Ekonomi Tetap Tumbuh

Kinerja manufaktur global di bulan Juni melanjutkan tren perbaikan yang mengindikasikan mulai pulihnya aktivitas ekonomi global. Data Purchasing Managers Indeks (PMI) beberapa negara menunjukkan aktivitas manufaktur telah kembali menggeliat di bulan Juni, begitu pula Indonesia yang sudah meninggalkan titik terendahnya.

“Perekonomian di bulan Juni sudah ada beberapa hal yang menunjukkan pembalikan. Dan ini yang menjadi alasan untuk kita, untuk bisa terus berpacu meningkatkan sentimen dan tren positif ini,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers APBN KiTa bulan Juli 2020 secara daring.

Namun, kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan situasi geopolitik dunia, serta dampak lanjutan dari perang dagang di tahun sebelumnya, membuat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebagian besar negara di dunia masih melambat.

Pada kuartal kedua tahun ini, perekonomian Singapura yang sangat tergantung pada perdagangan internasional resmi jatuh ke dalam resesi, setelah tertekan hingga negatif 12,6 persen. Di sisi lain, ekonomi Tiongkok sebagai mitra dagang terbesar Indonesia berbalik menguat sejauh positof 3,2 persen.

Pemerintah berkomitmen untuk merespon pandemi dengan kehati-hatian (prudent) dan penuh kewaspadaan sehingga kebijakan yang ditempuh dapat lebih terarah dan terukur. Untuk menjaga ekonomi Indonesia tetap tumbuh di tengah tekanan global dan ketidakpastian akibat pandemi, Pemerintah telah memberikan stimulus fiskal untuk tiga prioritas utama yaitu kesehatan, jaring pengaman sosial, dan dukungan bagi dunia usaha, yang termaktub dalam program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional).

Hal ini sejalan dengan langkah-langkah extraordinary yang dilakukan oleh banyak negara G-20 untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, yang mencakup kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, yang mana secara keseluruhan dukungan fiskal di negara G-20 mencapai sekitar USD10 triliun. Langkah-langkah tersebut disampaikan pada pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G-20 pada 18 Juli 2020.

Di dalam pertemuan ini juga menyepakati bahwa respon kebijakan diperlukan untuk pemulihan yang merata, di mana kebijakan domestik harus fokus untuk pemulihan yang aman, kebijakan kolektif dari G-20 sangat penting untuk memulihkan pertumbuhan dunia, dan perlunya dimanfaatkan kesempatan untuk keberlanjutan dan inklusivitas masa depan. Demikian disampaikan pada publikasi APBN Kita edisi Juli 2020.

Kinerja Sektor Perekonomian Mulai Bergerak Positif di Bulan Juni

Secara umum, pertumbuhan ekonomi di Triwulan II diperkirakan memasuki zona negatif dibanding triwulan sebelumnya, karena Triwulan II diduga merupakan puncak pandemi. Namun, realisasi pada bulan Juni membawa angin segar yang telah menunjukkan peningkatan akibat kebijakan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna menyongsong tatanan kehidupan normal baru (new normal) dan membaiknya perdagangan internasional yang mendorong kinerja perpajakan.

Selain itu, implementasi pemulihan ekonomi nasional yang efektif serta peningkatan kuantitas dan kualitas belanja Pemerintah menjadi driver pertumbuhan yang mendorong konsumsi masyarakat mulai rebound dan produksi mulai tumbuh, yang mana menunjukkan bahwa sektor riil mulai membaik dan degup ekonomi mulai naik. Selain itu, kenaikan konsumsi listrik di seluruh sektor pada bulan Juni menjadi sinyal pemulihan ekonomi yang mengindikasikan adanya peningkatan produksi barang dan jasa serta peningkatan aktivitas ekonomi seiring penerapan new normal di beberapa daerah.

Hal ini juga tercermin pada Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) di bulan Juni 2020 mengindikasikan optimisme konsumen membaik. Sementara itu, dari sisi moneter dan keuangan, arus modal asing mulai masuk kembali ke tanah air.

Rossi berhasil naik podium untuk kali pertama sejak April 2019. Ia finis ketiga di seri MotoGP Andalusia. (Foto: Getty Images/Mirco Lazzari gp).

Valentino Rossi Naik Podium Lagi di Andalusia

Valentino Rossi finis ketiga di seriMotoGP Andalusia. Pebalap 41 tahun ini berhasil kembali naik podium setelah 15 bulan lamanya.

Di Sirkuit Jerez, Minggu (26/7/2020), Rossi start dari grid keempat. Sepanjang balapan, ia sempat menduduki posisi kedua di belakang Fabio Quartararo yang terus ada di urutan terdepan.

Sempat disalip oleh Francesco Bagnaia, ia lalu kembali ke posisi kedua setelah pebalap Pramac Racing itu mengalami masalah pada motornya dan gagal melanjutkan lomba.

Di lap-lap akhir, rekan setim Rossi, Maverick Vinales, berhasil menyerobot posisi kedua. Rossi juga sempat didekati pebalap LCR Honda, Takaaki Nakagami, yang berada di posisi keempat, namun Rossi berhasil finis di urutan ketiga dengan catatan waktu 41 menit 28,212 detik.

Hasil ini terasa manis buat Rossi. Pasalnya, pekan lalu ia gagal finis karena motornya mogok di tengah balapan.

Selain itu, hasil ini membuatnya kembali merasakan posisi tiga besar. Terakhir ia naik podium terjadi pada 14 April 2019 di MotoGP Amerika Serikat, saat ia finis di urutan kedua.

Sumber: detik.com

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) tentang Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional, Senin (27/7/2020). (foto: kemenkeu.go.id).

Strategi Pemerintah Pulihkan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi

Pandemi Covid-19 telah berdampak signifikan pada kegiatan perekonomian secara nasional. Namun, pemerintah pusat tidak dapat bekerja sendirian untuk dapat melakukan pemulihan ekonomi. Saat ini, dibutuhkan pula peran pemerintah daerah agar proses pemulihan dapat cepat terlaksana.

Untuk memulihkan ekonomi Indonesia, pemerintah telah menetapkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan berbagai kebijakan yang menyasar masyarakat Indonesia secara luas. Kebijakan terbaru yang menjadi bagian dalam program PEN adalah terkait pinjaman PEN Daerah dan Penempatan Dana di Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Pemerintah melalui APBN TA 2020 telah mengalokasikan total dana sebesar Rp695,2 Triliun, dan khusus dukungan untuk Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp23,7 Triliun yang terdiri dari Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan Pemulihan Ekonomi sebesar Rp5 Triliun, cadangan DAK Fisik sebesar Rp8,7 Triliun. Untuk penyediaan fasilitas Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp10 triliun.

“Kami sudah melakukan kajian yang dilakukan oleh PT SMI dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)) untuk provinsi dan daerah lain, yang mengalami pukulan yang sangat dalam seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, yang semuanya juga mengalami kondisi tertekan berat, terutama pariwisatanya yang merosot tajam, kegiatan perdagangan pariwisata, hotel, restoran mengalami penurunan yang sangat tajam.

Kita ingin bekerja erat dengan Pemda untuk mengembalikan dan membangun kembali kegiatan ekonominya,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) tentang Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional.

Dalam acara ini, turut hadir pula Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, serta Direksi PT SMI dan 4 Direksi BPD.

Pinjaman PEN Daerah

Pinjaman PEN Daerah dapat menjadi sumber alternatif dukungan pendanaan bagi daerah, khususnya bagi daerah-daerah yang memiliki kelayakan dan mengalami dampak Covid-19 yang relatif parah agar mampu membiayai berbagai belanja prioritas di daerah.

Pemberian Pinjaman PEN Daerah oleh Pemerintah Pusat tersebut juga sejalan dengan arah kebijakan pembiayaan dalam APBN yakni adanya pengembangan pembiayaan kreatif dan inovatif untuk mendukung counter cyclical dan stabilisasi nasional, dengan tetap memperhatikan skema pendanaan dan pembiayaan existing di daerah.

“Yang hari ini kita lihat adalah yang dalam alokasi untuk mendukung pemerintah daerah. Karena memang Pemerintah Daerah yang paling depan dan mereka yang harus betul-betul memulihkan terutama dari kondisi kegiatan masyarakat yang sangat rumit dan juga dari sisi mengembalikan kegiatan ekonomi tanpa memperburuknya penyebaran Covid-19 itu tugas yang luar biasa sulit,” jelas Menkeu.

Terkait kebijakan pinjaman Pemda ini, ada beberapa relaksasi dalam pengaturan, antara lain bunga pinjaman yang murah, jangka waktu pinjaman paling lama 10 tahun dan dapat dituangkan dalam APBD/Perubahan APBD dan/atau Peraturan Kepala Daerah mengenai perubahan rincian APBD mendahului Perubahan APBD.

Adapun pada pelaksanaannya, Pinjaman PEN Daerah dikelola oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan dilaksanakan melalui PT SMI (Persero) sebagai Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan.

Selain dana APBN sebesar Rp10 triliun tersebut, PT SMI juga akan menyediakan pinjaman kepada daerah dalam rangka mendukung Program PEN sebesar Rp5 triliun. Dana tersebut adalah di luar pembiayaan regular kepada daerah yang selama ini juga dilakukan oleh PT SMI sampai dengan tahun 2020, serta di luar Program PEN, yang totalnya tidak kurang dari Rp15 triliun.

Sebagai bentuk dukungan atas insiatif tersebut, Pemerintah akan memberikan subsidi bunga atas pinjaman daerah yang diberikan oleh PT SMI (Persero) tersebut. Hal ini dilakukan agar pemberian Pinjaman PEN Daerah harus dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat dengan tetap menjaga governance pelaksanaan pinjaman.

Povinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat merupakan Pemda pertama yang memanfaatkan Pinjaman PEN Daerah ini. Perjanjian tersebut sebagai bentuk dukungan atas usulan kebutuhan pembiayaan penanganan Covid-19 dan pemulihan kegiatan ekonomi di DKI sebesar Rp12,5 triliun dan Jawa Barat sebesar Rp4 triliun.

Untuk DKI Jakarta, naiknya defisit disebabkan oleh turunnya PAD dan adanya realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Melalui pinjaman daerah, Pemprov DKI mengajukan usulan pinjaman yaitu sebesar Rp4,5 triliun (tahun 2020) dan Rp8 triliun (tahun 2021).

Anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang terkendala dana, utamanya sektor pelayanan air minum, pengendalian banjir, pengolahan sampah, transportasi, pariwisata, dan olah raga. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat mengajukan pinjaman sebesar Rp1,904 triliun (tahun 2020) dan Rp2,098 triliun (tahun 2021).

Anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti Infrastruktur Sosial (Rumah Sakit, Puskesmas, Fasilitas Kesehatan); Infrastruktur Logistik (Jalan/Jembatan Provinsi dan Kabupaten atau Kota); Perumahan MBR (Pembangunan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah/Rutilahu); Penataan Kawasan Khusus (Alun-alun, Destinasi Wisata, Creative Center), serta Infrastruktur Lingkungan (Irigasi & Drainase).

Viability Gap Fund Proyek KPBU Legok Nangka

Proyek Pengelolaan Persampahan Legok Nangka menjadi proyek pertama di sektor persampahan yang mendapat dukungan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) melalui Viability Gap Fund(VGF). Dukungan fiskal dari Pemerintah ini bersifat finansial berupa kontribusi atas sebagian biaya konstruksi yang diberikan pada Proyek Kerja Sama yang sudah memiliki kelayakan ekonomi, namun belum memiliki kelayakan finansial.

Pada kesempatan ini, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman menyerahkan dokumen persetujuan prinsip dukungan kelayakan VGF Proyek KPBU Legok Nangka kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Penempatan Dana di Bank Pembangunan Daerah (BPD)

Di kesempatan yang sama, pemerintah juga melakukan penandatanganan MoU penempatan dana di BPD yang diwakili oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Andin Hadiyanto bersama perwakilan 4 BPD yang terpilih sebagai Bank Umum Mitra dalam Penempatan Uang Negara. Penandatangan ini merupakan kelanjutan dari program penempatan uang negara yang telah dilakukan kepada Bank Himbara pada tahap 1.

Ke-empat BPD tersebut adalah BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat dan Banten, BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo, serta BPD Jawa Tengah. Saat ini, beberapa BPD lainnya sedang dalam tahap kajian.

Penempatan Uang Negara merupakan bukti dukungan Pemerintah untuk pemulihan sektor riil dalam menghadapi pandemi Covid-19 sehingga dapat disalurkan kepada UMKM. Dengan skema tersebut, percepatan pemulihan nasional diharapkan dapat tercapai dengan menjangkau pelaku usaha yang merupakan nasabah BPD dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, khususnya yang terdampak pandemi Covid-19.

Pinjaman PEN Daerah dan Penempatan Dana diharapkan dapat mendukung perbaikan ekonomi daerah dari sisi supply side, di mana pengusaha daerah mendapatkan pinjaman murah dari BPD, dan demand side di mana pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang lebih untuk membeli produk lokal daerah.

“Hari ini saya juga senang, kita melihat bahwa dengan hal ini saya berharap seluruh APBN kita akan bisa bekerja penuh dan bekerjasama bersama dengan Kementerian Lembaga, Pemerintah Daerah, BPD, Bank BUMN untuk bisa mendorong dan mengembalikan confidence untuk pemulihan ekonomi kita,” ungkap Menkeu.

Sumber: kemenkeu.go.id

Rustam Effendi saat bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. (foto: istimewa).

Rustam Effendi Sesalkan Pernyataan Rudianto Tjen Soal Langkah Politik Rina Tarol

Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bangka Belitung Rustam Effendi menilai langkah politik yang diambil bakal calon Bupati Bangka Selatan Rina Tarol dan pasangannya Doni Indra menjalin komunikasi politik dengan partai lainnya merupakan langkah yang tepat.

Mantan Gubernur Bangka Belitung ini menyebut, dengan PDIP yang memperoleh 4 kursi di DPRD Bangka Selatan hasil pemilu legislatif 2019 yang lalu, mewajibkan partai PDIP berkoalisi dengan partai lainnya. Menurut Rustam, langkah politik yang telah diambil Rina Tarol bukanlah untuk mengesampingkan partai PDIP.

“Tak bisa dikatakan bahwa kader PDIP dalam hal ini saudari Rina Tarol lari dari partai dimana dia bernaung. Tetapi justru Rina Tarol melakukan pendekatan dengan seluruh partai lain untuk mencukupi kursi sambil menunggu rekomendasi dari DPP PDIP,” kata Rustam Effendi, Minggu 26 Juli 2020 malam.

Rustam menilai, tidak ada sedikitpun terbersit niat di hati saudari Rina Tarol maupun pasangannya Doni Indra untuk berlari dari PDIP. Tetapi akan lebih baik, sambil menunggu rekomendasi DPP PDIP Rina Tarol dan Doni Indra menjalin komunikasi politik dengan partai lain.

“Barangkali ada yang ingin menjegal dengan tuduhan tak jelas. Kan kasihan kader yang sudah cukup militan, dan saya liat dari hasil survei pun cukup baik, sementara yang diunggulkan orang yang tidak jelas,” kata Rustam.

Mestinya, tambah Rustam, kawan- kawan yang mengatasnamakan DPP berpikir dan tidak semata-mata melihat kepentingan sesaat supaya PDIP tetap langgeng dan diharapkan konsolidasi internal bermanfaat untuk ke depan.