BPK Temukan Kejanggalan Aset Alkes RSUD Soekarno Babel: Puluhan Alat Medis Hilang, Diduga Negara Rugi Miliaran

BERITABANGKA.COM – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) mengungkap temuan mencengangkan dalam audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Pemeriksaan terhadap aset milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya di RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno, menunjukkan adanya ketidaksesuaian pencatatan alat kesehatan (alkes) senilai miliaran rupiah.

Dalam laporan yang dirilis BPK, disebutkan bahwa dari total aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp1,56 triliun, sekitar Rp483,7 miliar tercatat berada di RSUD Soekarno. Namun ironisnya, hasil pemeriksaan fisik secara uji petik justru menemukan sebanyak 46 unit alat kesehatan tidak dapat ditelusuri keberadaannya.

Temuan ini meliputi alat-alat vital seperti:

* 22 unit ventilator,

* 10 unit defibrillator, dan

* 14 unit patient monitor.

Ketiadaan pencatatan dan hilangnya jejak fisik peralatan tersebut dari Sistem Informasi Aset Daerah menimbulkan tanya besar. Publik pun mulai curiga, jangan-jangan ada dugaan korupsi dan penggelapan barang negara yang dilakukan secara sistematis.

BPK dalam laporannya menyebut bahwa RSUD Soekarno tidak memiliki pengelolaan aset yang tertib dan akurat, bahkan tidak mampu menjelaskan keberadaan alat-alat kesehatan tersebut. Kepala Bidang Aset rumah sakit pun mengaku tidak mengetahui kapan tepatnya aset-aset itu tidak lagi dapat ditemukan.

“Ini bukan sekadar kelalaian administratif, tapi sudah masuk ranah pembiaran yang berpotensi merugikan keuangan negara,” ujar salah satu pengamat kebijakan publik Bangka Belitung.

Dugaan kelalaian semakin diperkuat dengan kejadian lain pada pertengahan tahun 2024. Pada Juni, Kepala Ruang Stroke Care Unit (SCU) melaporkan lima unit ventilator yang membutuhkan perbaikan. Beberapa alat dipindah antar-ruangan, namun dalam pemeriksaan lanjutan oleh BPK pada November 2024, satu unit ventilator tidak lagi ditemukan. Bahkan, dari 22 ventilator yang hilang versi BPK, RSUD hanya mengakui 16 unit.

Perbedaan data ini menunjukkan bahwa sistem inventarisasi dan pengawasan internal rumah sakit sangat lemah, sehingga membuka celah bagi praktik manipulasi atau penyalahgunaan aset.

Belum lagi dugaan bahwa alat yang hilang digelapkan oleh oknum internal menambah buruk citra pengelolaan rumah sakit rujukan terbesar di Bangka Belitung tersebut.

BPK merekomendasikan agar Gubernur Bangka Belitung dan manajemen RSUD segera melakukan penelusuran dan audit internal menyeluruh, termasuk mengevaluasi tanggung jawab pengelola aset dan melakukan tindakan hukum jika ditemukan unsur kesengajaan atau tindak pidana.

Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa pengelolaan aset negara, khususnya di sektor vital seperti kesehatan, harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Apalagi di tengah kondisi pelayanan kesehatan yang masih membutuhkan banyak perbaikan, kehilangan alat medis tentu bukan sekadar kerugian materi, tapi juga ancaman bagi layanan publik. (*)

Raperda RPJPD Dua Dekade di Bahas Dalam Rapat Paripurna

BERITABANGKA.COM — Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) pemerintah tahun 2025–2045 dibahas dalam rapat paripurna DPRD, Selasa 2 Juli 2025. Raperda ini menjadi peta jalan pembangunan dua dekade ke depan bagi Kabupaten Bangka Selatan.

Wakil Bupati Bangka Selatan, Debby Vita Dewi, mengatakan penyusunan RPJPD didasari visi dan misi pemerintah daerah untuk menghadapi dinamika dan tantangan jangka panjang.

“Melalui rapat paripurna DPRD, kami menyampaikan RPJPD untuk 20 tahun yang akan datang,” ujarnya.

Fokus pada SDM, Ekonomi, Sosial, dan Tata Kota

Debby menegaskan bahwa RPJPD 2025–2045 memuat arah kebijakan makro pembangunan daerah, termasuk penguatan sumber daya manusia agar mampu bersaing di tengah perkembangan ekonomi dan teknologi.

“Dengan banyaknya tantangan yang akan datang, salah satu yang menjadi fokus adalah peningkatan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing, ekonomi, sosial, dan tata kota,” katanya.

Ia berharap dokumen tersebut dapat segera dibahas oleh DPRD sehingga menjadi landasan hukum yang kuat bagi pembangunan jangka panjang Bangka Selatan.

“Semoga apa yang telah disampaikan ini bisa segera dibahas oleh anggota DPRD,” ujarnya.

DPRD Bentuk Pansus Pembahasan RPJPD

Ketua DPRD Bangka Selatan, Erwin Asmadi, menyebut penyampaian RPJPD merupakan bagian penting dari siklus perencanaan pembangunan daerah.

Sesuai ketentuan, dokumen itu harus mulai dibahas paling lambat pada minggu pertama Juli 2024.

“Raperda RPJPD ini akan segera dibahas sesuai dengan peraturan,” katanya.

Untuk mempercepat proses pembahasan, DPRD Bangka Selatan telah membentuk panitia khusus (Pansus) yang akan mengkaji isi RPJPD bersama pemerintah daerah.

“Pansus sudah dibentuk, Insya Allah ini akan segera dibahas,” ujar Erwin.

Roadmap 20 Tahun, Fondasi Pembangunan Berkelanjutan

RPJPD 2025–2045 diharapkan menjadi fondasi pembangunan jangka panjang yang selaras dengan visi Indonesia Emas 2045.

Dengan penguatan SDM, tata kelola kota, dan transformasi ekonomi, dokumen ini menjadi acuan utama penyusunan RPJMD lima tahunan dan program strategis lintas sektor di Bangka Selatan.

Gubernur Babel Copot Direktur RSUD Soekarno, 17 Ventilator Hilang Tak Berjejak

BERITABANGKA.COM – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, tak menunggu lama untuk mengambil tindakan tegas atas raibnya 17 unit ventilator di RSUD Dr (H.C) Ir Soekarno. Selasa (1/7/2025), ia resmi mencopot direktur rumah sakit rujukan provinsi tersebut dari jabatannya.

“Ini bukan soal administrasi, ini soal nyawa. Jadi saya ambil langkah tegas,” kata Hidayat di Kantor Gubernur Pangkalpinang.

Hilangnya alat bantu pernapasan yang krusial ini disebut Gubernur sebagai bentuk kelalaian serius. Bukan hanya mengguncang kepercayaan publik terhadap manajemen rumah sakit, tetapi juga menciptakan potensi bahaya bagi pasien yang sangat membutuhkan ventilator dalam kondisi kritis.

“Kalau alat lain mungkin bisa ditunda, tapi ventilator itu alat vital. Tidak ada ruang kompromi. Satu unitnya saja lebih dari Rp300 juta, dan ini ada 17 unit. Kerugiannya di atas Rp5 miliar,” tegas Hidayat.

Yang lebih mengejutkan, ventilator-ventilator tersebut sudah dinyatakan hilang selama lebih dari setahun. Namun tidak ada langkah konkret dari pihak rumah sakit untuk melacak atau melaporkan kehilangan itu secara serius.

“Sampai hari ini tidak ada laporan yang meyakinkan, tidak ada penyelidikan internal yang bisa dipertanggungjawabkan. Rumah sakit seolah diam. Ini bukan hal sepele,” lanjutnya.

Gubernur menambahkan bahwa pencopotan ini juga merupakan pesan kepada seluruh jajaran pelayanan publik di Bangka Belitung. Menurutnya, transparansi dan pengawasan tidak boleh diabaikan, apalagi jika menyangkut fasilitas kesehatan yang menyentuh langsung kebutuhan hidup masyarakat.

“Kalau ventilator bisa hilang tanpa kabar, lalu siapa yang bertanggung jawab kalau suatu hari ada pasien yang tidak tertolong karena alat itu tidak tersedia?” ucapnya tajam.

Terkait kasus ini, Hidayat juga meminta aparat penegak hukum untuk turun tangan. Ia ingin ada penyelidikan menyeluruh dan transparan agar publik tahu apa yang sebenarnya terjadi.

“Ini tanggung jawab kita bersama. Saya minta semua pihak yang terkait ikut bantu menyelesaikan kasus ini, bukan malah tutup mata,” imbuhnya.

Gubernur pun mengimbau rumah sakit dan instansi lain agar memperkuat sistem pengawasan barang-barang vital. Inventaris harus terdata dengan baik dan diawasi secara berkala, bukan hanya disimpan dalam laporan.

“Nyawa manusia tidak bisa ditawar. Jangan sampai ada kelalaian yang menelan korban hanya karena manajemen lalai atau acuh tak acuh,” pungkasnya.

Pemprov Babel berharap, setelah evaluasi besar-besaran, RSUD Dr (H.C) Ir Soekarno bisa kembali memperkuat kepercayaan publik dengan pelayanan yang lebih transparan, disiplin, dan bertanggung jawab. (*)

Semangat Bhayangkara 79, Polres Basel Apresiasi Personel dan Warga, Resmikan Polsek Toboali

BERITABANGKA.COM – Peringatan Hari Bhayangkara ke-79 tahun ini dimanfaatkan Polres Bangka Selatan tidak sekadar untuk seremonial, tapi juga menjadi momen bermakna untuk berbagi rasa syukur, mempererat silaturahmi, dan memberikan apresiasi nyata kepada mereka yang berdedikasi menjaga keamanan dan mendukung program pemerintah.

Syukuran yang digelar Selasa (1/7/2025) dipimpin langsung oleh Kapolres Bangka Selatan, AKBP Agus Arif Wijayanto. Suasana berlangsung hangat di tengah kehadiran Forkopimda, tokoh masyarakat, purnawirawan Polri, serta tamu undangan lainnya.

“Pemberian penghargaan ini adalah bentuk penghormatan atas dedikasi luar biasa personel maupun masyarakat dalam bidang pelayanan publik, ketahanan pangan, serta keamanan wilayah,” ujar AKBP Agus dalam sambutannya.

Penghargaan untuk Pelayanan Publik Prima

Sebanyak 14 anggota Polres Bangka Selatan menerima penghargaan sebagai penggerak pelayanan publik mandiri tingkat Polri dengan kategori Pelayanan Prima (A). Nama-nama yang diapresiasi ini dinilai konsisten dalam menghadirkan pelayanan yang cepat, profesional, dan humanis.

Mereka adalah:

* IPDA Slamet Pujiyono

* AIPDA Ferriansyah

* AIPDA Ratno Hamiarsyah

* AIPDA Abadillah

* AIPDA Leo Renzo, SH

* BRIPTU Indra

* BRIPKA Ilham Apriansyah

* AIPDA Fahmi Wasmar

* BRIGPOL Fitra Ardian Sapitra, SH

* BRIGPOL Eri Alwi

* BRIPTU Benny Fitra Wijaya

* BRIPKA Dimas Oktaranda

* BRIGPOL Ismu Hidayat, SH

* BRIGPOL Sinta, SH

Penggerak Ketahanan Pangan dan Tanggap Kejadian

Tidak hanya pelayanan publik, Polres Basel juga memberikan penghargaan khusus kepada BRIGPOL Muhamad Yani, SH yang aktif menggerakkan warga Desa Panca Tunggal dalam kegiatan penanaman hingga panen jagung, sebagai bagian dari program ketahanan pangan nasional.

Sementara itu, BRIGPOL Pakuan Hatta Maulana diapresiasi karena ketanggapannya dalam merespons informasi kasus dugaan pencabulan di salah satu yayasan Tahfidz Qur’an. Respons cepatnya mencegah meluasnya persoalan dan menjadi contoh bhabinkamtibmas yang sigap dan responsif.

Prestasi di Luar Lapangan dan Dukungan Masyarakat

Di sisi lain, BRIPDA Irfan Gifari juga mengharumkan nama Polres Basel setelah meraih Juara 3 dalam Kejuaraan Balap Sepeda Kejurprov ISSI Babel 2025. Prestasi itu membuktikan bahwa anggota Polri tak hanya aktif di lapangan tugas, tapi juga kompetitif di bidang olahraga.

Tak kalah penting, tiga warga sipil Hari Krismono, H. Rizalludin Makruf, dan Saparudin turut diganjar penghargaan atas partisipasi mereka dalam mendukung ketahanan pangan lewat penyediaan lahan, bibit, dan panen secara mandiri.

Semangat Baru dari Polsek Baru

Masih dalam rangkaian peringatan, Kapolres juga meresmikan bangunan baru Polsek Toboali. Gedung tersebut diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan kerja anggota dan memperkuat pelayanan terhadap masyarakat.

“Dengan adanya Polsek baru ini, kami ingin mendorong peningkatan kinerja personel dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,” ucap AKBP Agus.

Ia menambahkan, semangat Hari Bhayangkara tahun ini diharapkan menjadi pelecut bagi semua pihak baik aparat maupun warga untuk terus bergandeng tangan menjaga stabilitas keamanan dan mendukung agenda pembangunan daerah.

“Semoga semangat Bhayangkara tetap hidup di hati kita semua,” pungkas Kapolres. (*)