Pemimpin Aji Mumpung

Oleh: Rusmin Sopian

APA yang akan anda dapatkan sebagai rakyat yang merupakan pemegang tertinggi di negeri ini, ketika bangsa dan daerah anda dipimpin oleh pemimpin berkarakter aji mumpung? Tentunya, sebagai rakyat yang merupakan pemilik dan penguasa di negeri ini, anda tidak akan pernah mendapatkan sesuatu yang bisa membahagiakan anda dan mensejahterakan seluruh penduduk negeri. Tidak akan pernah. Bak mimpi di siang bolong.

Penyebabnya sangat jelas, karena seorang pemimpin aji mumpung tidak akan pernah memikirkan dan mengurus anda sebagai rakyatnya. Dalam otak besarnya, seorang pemimpin aji mumpung adalah bagaimana dengan jabatan dan kekuasaannya, sang pemimpin bertipe aji mumpung bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya kekayaan dan kehormatan untuk dirinya pribadi, keluarga dan kroninya. Soal apakah rakyat susah atau senang tidak ada dalam kamus kepemimpinannya.

Sebuah negara atau daerah kalau dipimpin oleh pemimpin bertipe aji mumpung, maka itu adalah sebuah kecelakaan besar. Karena pemimpin bertipe aji mumpung tidak akan pernah mengurus rakyat yang telah memberinya amanah saat di TPS.

Tetapi bagaimana dirinya, berusaha sebaik mungkin dengan kekuasaan yang dipegangnya, mampu meraup sesuatu dari kekuasaannya sebanyak mungkin. Soal apakah dirinya, mampu mewariskan prestasi bagi rakyat yang dipimpinnya, sehingga dikenang hingga akhir zaman, bagi pemimpin aji mumpung itu tidak ada dalam kamus kepemimpinannya.

Ketika sebuah negara atau daerah dipimpin oleh pemimpin berkarakter aji mumpung, maka kreativitas rakyat tidak akan pernah dieskalasi sesuai dengan kreativitas rakyat. Sebab bagi pemimpin berkarakter aji mumpung rakyat hanya pelengkap penderita dan bukan faktor kardinal (penting) yang harus dipikirkan dan dimartabatkan sesuai dengan kemampuan dan kreativitas rakyatnya. Bahkan pemimpin aji mumpung sangat khawatir dengan kreativitas tinggi warganya yang dapat mengganggu kekuasaannya yang sepi dari prestasi dan minim kreativitas prestasi.

Yang makin memperparah kekuasaan pemimpin aji mumpung adalah bawahan yang diberinya amanah justru bukan pegawai yang memiliki prestasi dan mampu berpikir untuk kepentingan rakyat banyak. Namun mereka adalah bagian inheren dari pemimpin aji mumpung yang ikut menikmati kekuasaan dari gaya kepemimpinan pemimpin aji mumpung.

Mereka, para pegawai yang diangkat pemimpin aji mumpung selalu berasumsi bahwa jabatan dan kekuasaan yang mereka terima adalah kekuasaan yang diberikan dan diamanahkan pemimpin aji mumpung untuk mereka sehingga mereka berdalih dengan segudang diksi dan narasi, bahwa tanggungjawab mereka kepada pemimpin aji mumpung dan bukan kepada rakyat yang dalam negara demokrasi merupakan pemilik negeri, bangsa dan daerah ini.

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Achmad Ansyori.

Gaji Honorer dan TPP PNS Bulan Juli Dipercepat, Pj Sekda: SK Honorer Senin Harus Tuntas

Guna meningkatkan daya beli dan membantu pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi covid-19 Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mempercepat pembayaran gaji tenaga honorer untuk bulan Juli.

“Harusnya gaji tenaga honorer untuk bulan Juli dibayar diawal Agustus. Namun karena pelaksanaan lebaran Idul Adha jatuh pada tanggal 31 Juli maka pembayaran gajinya kami percepat sebelum lebaran,” kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Kabupaten Bangka Selatan, Riswady.

Selain pembayaran gaji honorer yang dipercepat, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk kalangan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan juga dipercepat pembayarannya. Seharusnya pembayaran TPP akan dilakukan pada minggu pertama atau minggu kedua bulan Agustus.

Pelaksana Tugas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Riswady. (Martono/Beritabangka.com).

 

“Telah ditandatangani Bupati pada tanggal 24 Juli 2020. Ini kebijakan. Untuk percepatan pembayaran gaji tenaga honorer dan TPP PNS dana disiapkan kurang lebih Rp13 Milyar,” tutur Riswady.

Ada Dinas Belum Perpanjang SK Tenaga Honorer

Sementara itu salah satu pegawai tenaga honorer yang bekerja pada salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan berinisial Gun (40) mengaku belum menerima perpanjangan Surat Keputusan (SK) yang tandatangani kepala OPD.

Aplikasi Peduli Pastikan Subsidi Listrik Rumah Tangga Tepat Sasaran

Masih ada sebagian masyarakat yang belum mendapatkan haknya menerima subsidi listrik. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengembangkan inovasi Pengaduan Kepesertaan Subsidi Listrik (Peduli), untuk memastikan kepesertaan subsidi listrik tepat sasaran bagi pelanggan rumah tangga.

Inovasi ini memberikan kemudahan masyarakat untuk melakukan pengaduan sehingga masyarakat akan menerima hak subsidi listrik yang seharusnya didapatkan.

Pengaduan tersebut disampaikan melalui kantor desa ataupun kelurahan dan diteruskan ke kecamatan untuk kemudian diinput dalam aplikasi Peduli melalui web subsidi.djk.esdm.go.id. Di samping itu, pengaduan juga dapat dilakukan secara langsung menggunakan aplikasi mobile melalui smartphone.

“Jadi dua-duanya itu sebagai aplikasi pengaduan yang saling melengkapi tergantung kondisi masyarakat, kalau tidak punya akses mobile, bisa di kelurahan,” ujar Kepala Sub Direktorat Harga Tenaga Listrik Kementerian ESDM Eri Nurcahyanto saat diwawancarai tim humas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) secara virtual beberapa pekan lalu.

Kemudahan yang dirasakan masyarakat tidak saja dari segi waktu dan biaya, tetapi masyarakat juga lebih mudah dalam melakukan tindak lanjut pengaduan. Di samping itu, dari sisi pelaksana pemerintah dalam menindaklanjuti pengaduan juga akan menjadi lebih mudah, cepat, akurat, dan akuntabel.

Dengan kebijakan tersebut, hanya rumah tangga dengan daya 450 volt ampere dan juga rumah tangga miskin dan tidak mampu dengan daya 900 volt ampere yang terdapat dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DTPPFM) berhak menerima subsidi listrik.

Foto ilustrasi.

Strategi Pembiayaan APBN 2020 Harus Oportunistik, Terukur, dan Prudent

Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) Luky Alfirman memaparkan strategi pembiayaan untuk menutup defisit APBN 2020 yang merespons secara countercyclical terhadap dampak pandemi Covid-19 dengan defisit 6,34% terhadap GDP atau total Rp1.039,2 triliun pada Perpres 72/2020.

Ia menekankan caranya harus dilakukan dengan opportunistik, terukur, dan prudent (hati-hati).

“Strategi besar kita objektifnya opportunistik, melihat kesempatan, kondisi yang ada di pasar (market) namun terukur dan prudent (berhati-hati). Kita ingin mencari pembiayaan yang semurah mungkin dari segi cost of fund, mengelola resikonya contoh dengan mengatur profil jatuh tempo dan mata uang atau current series.

Kemudian melihat kebutuhan pembiayaan APBN itu sendiri. Target defisit,” dalam acara Dialogue Kita edisi Juli 2020: Perkembangan Pembiayaan APBN 2020 secara virtual pada Jumat, (24/07) di Jakarta.

Oleh karena itu, pemerintah mengambil sumber pembiayaan dari non utang dan utang. Pada pembiayaan non utang, pemerintah memanfaatkan anggaran Saldo Anggaran Lebih (SAL), dana abadi pemerintah dan dana yang bersumber dari Badan Layanan Umum (BLU).

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangka Barat (Babar), Abimanyu.

Dinilai Baik Tangani Covid-19, Menkeu Apresiasi Pemkab Babar

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangka Barat (Babar), Abimanyu, menyampaikan Pemkab Babar mendapat apresiasi serta penghargaan Menteri Keuangan (Menkeu) RI.

Penghargaan tersebut berupa alokasi kucuran Dana Insentif Daerah (DID) senilai Rp 11,9 Miliyar, bedasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 87 tahun 2020.

“Kabupaten Bangka Barat mendapat kucuran DID dari Kemenkue ini, karena kinerjanya dinilai baik dalam menangani dan mencegah covid 19,” ungkap Abimayu, Jumat (24/7/20).

Abimayu melanjutkan, ada beberapa kriteria penilaian utama bagi daerah penerima DID. Pertama kepatuhan penyampaian refocusing APBD 2020, sesuai PMK 35 tahun 2020. Setelah lolos, baru masuk ke kategori kinerja.

“Kategori kinerja kabupaten/kota yang mampu mempertahakan zona hijau dalam kurun waktu tertentu,” bebernya.

Kedua, masalah pelaporan kinerja kesehatan dalam penanganan covid 19 dan laporan bansos yang update dan sesuai target.

“Kemudian yang terakhir ketiga perkembangan skor epidemologi dalam jangka waktu tertentu, jadi itu kriteria kriterianya,” kata Abimayu

Dilanjutkan, Abimanyu kucuran dana pusat tersebut diperuntukan hanya untuk pemulihan ekonomi, penanganan kesehatan covid 19 dan bantuan sosial.

“Sesuai PMK jadi anggaran ini hanya bisa digunakan pemulihan ekonomi, penanganan kesehatan covid, dan bantuan sosial. Tidak boleh untuk honorarium dan perjalan Dinas Luar (DL),” katanya.

Menurut Abimayu, alokasi bantuan DID tersebut baru akan dicairkan pemerintah pusat secara sekaligus di bulan September 2020 mendatang.

“Pusat akan mencairkan DID itu itu sekaligus, paling lambat bulan September nanti. Yang Rp 11,9 Miliyar ini tahap satu, bisa saja nanti tahap duanya dapat lagi, kalau nanti memang penanganan covid di Babar kembali dinilai baik,” tuturnya.

Foto bersama pengurus PWI Bangka Belitung dan PWI Bangka Barat usai konfercab di gedung Sriwijaya Unmet Muntok.

PWI Apresiasi PT Timah Telah Fasilitasi Konfercab

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bangka Belitung Mengapresiasi PT Timah terutama Unit Metalurgi (Unmet) Muntok yang sudah memfasilitasi Konferensi Cabang (Konfercab) di Kabupaten Bangka Barat (Babar).

Dikatakan ketua terpilih Husni, sinergi pers dengan PT. Timah semakin terlihat dengan Unmet Muntok sudah memfasilitasi kegiatan yang dilaksanakan PWI Bangka Barat, di Wisma Sriwijaya, komplek Peltim, Kamis (23/7/20).

“Atas nama organisasi PWI Bangka Barat, kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung, terutama PT Timah yang menyediakan tempat pelaksanaan, serta perlengkapan hingga kegiatan ini dapat dilaksanakan,” ucapnya.

Husni juga berharap sinergi antara wartawan dengan PT Timah terus terjalin, menurutnya peran PT Timah sangat mendukung kegiatan jurnalis di Bangka Barat.

“Kegiatan jurnalis selama ini sangat terbantu oleh PT Timah, selain bantuan tempat pelaksanaan kegiatan, PT. Timah kami nilai peka dengan memberikan bantuan sosial baik kepada masyarakat, dan jurnalis, tanggap terhadap permasalahan-permasalahan di daerah. Semoga sinergitas antara dengan jurnalis tetap terjalin,” ungkap Husni.

Disamping itu, Ketua PWI Bangka Belitung M.Faturakhman dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada PT Timah yang peduli terhadap kegiatan jurnalistik di Bangka Belitung.

“Kita ucapkan terimakasih dan apresiasi kepada PT Timah yang telah mendukung kegiatan MUSCAB PWI di Bangka Barat. Tidak hanya di Bangka Barat PT Timah juga peduli dengan kegiatan jurnalistik di Bangka Belitung.

Kita PWI selalu bersinergi kepada seluruh stekholder, diharapkan dukungan semua pihak pers sebagai pilar demokrasi dapat berkontribusi di pembangunan Bangka Belitung,” tuturnya.

Ketua PWI Bangka Barat, Husni (Kanan) dan Ketua PWI Babel, M. Faturakhman (kiri) usai Konfercab di Gedung Sriwijaya Unmet Muntok.

Husni Terpilih Sebagai Ketua PWI Babar Hasil Konfercab

Ketua Pokja Wartawan Bangka Barat, Husni terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Bangka Barat dalam Konferensi Cabang (Konfercab) di Gedung Sriwijaya, Unmet Muntok, Kamis (23/7/2020).

Konfercab PWI Bangka Barat dipimpin oleh pengurus PWI Provinsi Bangka Belitung Rudi Syahwani selaku Ketua Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI Provinsi Babel. Turut hadir Ketua PWI Babel, M. Faturakhman dan beberapa pengurus yaitu Nico Alfiandy dan Doni Fahrum.

Sebagai calon tunggal dari 12 anggota PWI yang ada di Bangka Barat, Husni terpilih dengan suara bulat dan resmi menjabat Ketua PWI Cabang Bangka Barat periode 2020 – 2023.

Selanjutnya, susunan pengurus juga langsung dibentuk dalam Konfercab hari ini.

Susunan pengurus PWI Cabang Bangka Barat. Ketua, Husni. Wakil Ketua Bidang Organisasi, Riyandi, Wakil Ketua bidang Pendidikan, Donatus, Wakil Ketua bidang Advokasi, Anthony Ramli, S.H., Wakil Ketua Kerjasama Antar Lembaga, Samsiar Komar, Wakil Ketua bidang Kesejahteraan, Sudiyanto, Sekretaris, Hendra Irawan, Wakil Sekretaris 1 Budi Susatio, Wakil Sekretaris 2, Oma Kisma, Bendahara, Karmanto, Wakil Bendahara Sunardi dan Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) Nopri.

Husni dalam sambutannya mengajak pengurus PWI Bangka Barat untuk menjaga marwah serta membesarkan PWI Bangka Barat.

“Tentunya dengan menjaga etika dan moral kita sebagai wartawan, karena untuk menjaga marwah PWI itu bukan tugas ketua tapi tugas kita semua, tugas anggota pengurus PWI, tentunya dengan mengedepankan etika,” kata Husni.

“Jadi tugas kita untuk membesarkan PWI ini menjadi lebih besar, lebih dikenal di masyarakat dan lebih bermanfaat dan bermartabat. Terima kasih kepada pengurus PWI Babel dan kawan kawan dari provinsi, kita sukses menyelenggarakan konfercab mendadak ini,” sambungnya.

Sementara itu, Ketua PWI Babel, M. Faturakhman dalam sambutannya berpesan agar PWI Bangka Barat segera mencari tempat untuk sekretariat. Menurutnya, hal itu sangat penting sebagai identitas organisasi.

“Juga ketika nanti bisa bersilaturahmi dengan Muspida, dengan pejabat-pejabat disini serta narasumber, kita ada tempat,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa Boy ini juga berpesan agar PWI Bangka Barat segera merencanakan untuk melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

“Karena teman-teman masih ada yang belum kompeten, juga teman-teman dari yang Muda (kompetensi wartawan muda) ingin menjadi Madya, naik tingkat terus sampai ke Utama, karena prospek di media ini kan semakin lama semakin berkembang.

Kawan-kawan tidak selamanya menjadi wartawan. Ada yang mau jadi redaktur, pimred. Untuk menjadi pimred atau penanggung jawab harus utama,” jelas Boy.

Senada dengan Husni, Boy juga mengajak semua anggota untuk menjaga marwah, nama baik serta martabat PWI.

“Jaga kekompakan, jaga marwah PWI, nama baik dan martabat kita semua menjadi lebih baik agar PWI menjadi lebih besar dan lebih eksis lagi di Bangka Barat dan Bangka Belitung,” tutupnya. (Rell)