Puluhan Pegawai KPK Undur Diri, Kenapa Lembaga Antirasuah Itu?

Puluhan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundurkan diri sejak Januari–September 2020. Tercatat sudah 37 pegawai, termasuk Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah memilih angkat kaki dari KPK.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengaku akan mengevaluasi sistem kepegawaian KPK. Namun, pimpinan KPK tetap menghomati apapun alasannya para pegawai tersebut mengundurkan diri.

“Kami akan mengevaluasi sistem kepegawaian KPK. Namun juga kami menghormati keputusan pribadi pegawai KPK dengan apapun alasannya,” kata Ghufron dalam keterangannya seperti dilansir dari laman Jawapos.com, Sabtu (26/9/2020).

Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi itu berujar, lembaga antirasuah memang bukan tempat untuk berdiam diri. Menurutnya, KPK merupakan ujung tombak melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Kami tak bangga kepada mereka yang masuk dengan segala kelebihannya,” ucap Ghufron.

Ghufron merasa bangga kepada para pegawai KPK yang tetap memilih bertahan di dalam lembaga antirasuah. Dia tak memungkiri, mundurnya puluhan pegawai dari KPK imbas dari revisi Undang-Undang KPK.

“Kami sangat hormat dan berbangga kepada mereka yg bertahan didalam KPK bersama kami kini dengan segala kekurangan KPK saat ini. Pejuang itu tak akan meninggalkan gelanggang sebelum kemenangan diraih walau kancah perjuangan anti korupsi kini berubah seperti apapun,” tandas Ghufron.

Paripurna DPRD Soal Penyampaian KUA-PPASP 2020 dan KUA-PPAS 2021

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Selatan (Basel) menggelar Rapat Paripurna penyampaian Kebijakan Umum APBD Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan 2020 dan Kebijakan Umum APBD Prioritas Plafon Anggaran Sementara 2021 di Ruang Rapat Junjung Besaoh, Jumat (25/9).

“Menindaklanjuti perubahan jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan pada bulan September.

Maka kami mengharapkan kehadiran saudara,” demikian bunyi undangan DPRD Bangka Selatan yang ditandatangani oleh Ketua DPRD, Erwin Asmadi, ditujukan kepada Bupati Bangka Selatan, Justiar Noer, Kamis (24/9).

Bupati Bangka Selatan, Justiar Noer. (Foto: Jumadil Akhir).

 

Sementara itu, Bupati Bangka Selatan, Justiar Noer, dalam penjelasannya di rapat paripurna itu menyampaikan bahwa pandemi covid-19 merupakan tantangan terberat bagi perkembangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan.

Ancaman Resesi Tak Dapat Dihindari, 92% Negara di Dunia Mengalaminya

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (Kepala BKF) Febrio Kacaribu menjelaskan tentang konsep resesi ekonomi pada Jumat, (25/09) dalam acara virtual Kupas Tuntas Ekonomi & APBN.

“Supaya kita gampang memahaminya, pakai rule of thumb. (Resesi terjadi) kalau dalam dua kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonominya negatif. Secara substansial resesi tidak terjadi tiba-tiba. Ini adalah proses perlambatan ekonomi secara keseluruhan,” jelasnya.

Ia melanjutkan, tanda-tanda resesi di Indonesia sudah mulai dari kuartal pertama, bukan dari kuartal kedua. “Tanda-tandanya sudah mulai bukan di kuarter 2, di kuarter pertama pun sudah signifikan sekali pertumbuhan ekonominya terkoreksi,” paparnya.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diharapkan selalu rata-rata positif 5% dianggap sebuah kewajaran. Namun, begitu ada penurunan di bawah 5%, 1 hingga 2 kuarter dimana di Q1 sudah di bawah 5%, dan di Q2 (-5,3%), bahkan di kuarter ketiga (Q3) ekspektasi pertumbuhan antara (-2,9%) hingga (-1%), artinya waktu perlambatan ekonomi sudah berkepanjangan, dan itu bisa disebut resesi.

Ia bahkan mengatakan sepanjang tahun ini Indonesia sebenarnya telah mengalami resesi. Tetapi ia tetap berharap untuk memfokuskan kuarter 4 tumbuh lebih lebih baik.

“Bayangkan pertumbuhan ekonomi kita selalu positif. Paling gampang, 5% pertahun dalam 10 terakhir. Seakan-akan 5% pertahun menjadi tren bahwa itu wajar setiap tahun kita expect pertumbuhan ekonomi kita 5%. Begitu pertumbuhan di bawah 5% dalam 1-2 kuarter itu menjadi pertanyaan.

Menkeu Sri Mulyani Jelaskan Efisiensi dari National Logistic Ecosytem

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Bersama Penataan National Logistic Ecosytem (NLE) pada Kamis, (24/09) menjelaskan efisiensi dari NLE atau Ekosistem Logistik Nasional.

“NLE mencakup seluruh proses dari hulu hingga ke hilir. Kita juga akan masuk ke proses di luar negerinya. Dari mulai outbound (keluar) sampai inboundnya (masuk),” jelas Menkeu.

NLE merupakan kolaborasi yang luas antara seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) terkait yang lebih dari 18 K/L, sistem perbankan, sistem lembaga transportasi pergudangan atau depo yang termasuk dalam NLE.

Hingga September 2020, NLE telah menerapkan pengajuan, pemeriksaan dan profil tunggal antara Bea Cukai dan Badan Karantina Ikan dan Pertanian.

“Ini sudah menjadi satu single pengajuan pemeriksaan dan profilingnya sudah sama. Jadi tidak perlu pergi antara (ke) Bea Cukai, Karantina Ikan dan Pertanian (tidak perlu dua kali kerja),” jelas Menkeu.

Kemudian NLE mengintegrasikan layanan perijinan Ship to Ship (STS), Floating Storage Unit (FSU), perizinan usaha dan perizinan pemasukan barang konsumsi di Kawasan Khusus Batam.

Selain itu, penebusan delivery order (DO) dan Persetujuan Pengeluaran Petikemas (SP2) sudah dilakukan secara online, sehingga tidak perlu dokumen fisik.

Tiga Pesan Presiden Perbaiki Ekonomi Desa di Masa Pandemi

Pandemi tidak hanya menghantam ekonomi lapisan masyarakat di perkotaan, tapi juga di perdesaan. Ketika krisis ekonomi di perkotaan maka desa menjadi penyangga atau buffer. Hal itu menyebabkan terjadi perpindahan penduduk dari kota ke desa atau ruralisasi.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pandemi harus jadi sebuah momentum untuk menginstal ulang, memperbaiki, mereformasi strategi besar transformasi ekonomi desa.

“Ada beberapa hal yang saya minta jadi perhatian. Pertama dalam jangka pendek, semua skema jaring pengaman sosial seperti PKH, bansos tunai, BLT Desa betul-betul dipastikan tepat sasaran, berjalan efektif. Pastikan diterima oleh masyarakat di desa terdampak Covid-19 dan yang sangat membutuhkan.

Begitu juga pelaksanaan Padat Karya Tunai di desa sehingga bisa mengurangi beban masyarakat desa yang kehilangan pekerjaan, kesulitan mencari kerja, ataupun berasal dari keluarga yang tidak mampu di desa,” tegasnya saat memberikan pengantar dalam Rapat Terbatas (Ratas) “Percepatan Peningkatan Ekonomi Desa” secara virtual pada Kamis, (24/09).

Kedua, ia minta untuk menggunakan momentum untuk mengintegrasikan, mengkonsolidasikan program penanggulangan kemiskinan dengan program peningkatan ekonomi desa.

Babar Bertambah, Satu Orang Tenaga Kesehatan Terkonfirmasi Positif Covid-19

Pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Bangka Barat kembali bertambah. Kali ini dari tenaga kesehatan berinisial JR yang bertugas di Puskesmas Kecamatan Kelapa.

Disampiakan Juru bicara GTPPC-19 Bangka Barat, dr. Hendra, pasien berinisial JR ini merupakan hasil Swab dari tracing kluster Sawit dan saat ini sudah menjalani perawatan di Wisma Karantina Provinsi Bangka Belitung.

“Nambah satu orang pasien positif Covid dari Puskesmas Kelapa yang kemarin ada yang di swab, ada yang di rapid, yang diswab kan negatif, yang di rapid ada satu orang yang reaktif. Terus kita swab lagi dan hasilnya positif. Inisial JR perawat di Puskesmas Kelapa,” Jelasnya, Kamis (24/9/20).

Dilanjutkan dr. Hendra, dengan adanya tenaga kesehatan yang terkonfirmasi ini, Puskesmas Kelapa ditutup untuk sementara dan seluruh petugas disana sudah dilakukan pemeriksaan Swab.

Disamping itu dr. Hendra menyampaikan pasien yang terkonfirmasi positif dari Bangka Barat semuanya menjalani perawatan di Wisma Karantina Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sedangkan 25 orang dari hasil tracing klaster sawit yang masih menunggu hasil Swab, menjalani karantina di Gedung Diklat Pemkab Bangka Barat.

“Jadi yang disitu ada 2 orang, istri dan anak almarhun Tuan IS, terus 19 orang ditambah 4 orang lagi yang keluarga perawat, semua dikarantina di gedung Diklat Bangka Barat,” kata dr. Hendra.